SIMBENTAR

Judul Baru · 2026

Praduga Bersalah terhadap Manusia, Kecurigaan terhadap Harta

Mencari Batas Konstitusional antara Pembuktian Terbalik dan Perampasan Aset

Cover buku Praduga Bersalah terhadap Manusia, Kecurigaan terhadap Harta
PenulisTomson Barutu, S.H., M.H.
PenerbitSimbentar Penerbit Internasional
Kota / TahunJakarta, 2026
ISBN978-634-05-8383-0
StatusTerbit

Kata Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit, kami memandang buku yang ada di tangan pembaca ini berangkat dari pertanyaan yang sederhana, tetapi menentukan: bagaimana negara dapat menjadi lebih kuat dalam mengejar harta hasil kejahatan tanpa menjadikan manusia yang berhadapan dengannya sebagai pihak yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah sejak awal.

Pertanyaan itu tidak dapat dijawab dengan memisahkan harta dari kehidupan manusia. Di balik setiap rekening, tanah, perusahaan, atau benda yang diperiksa terdapat pemilik, keluarga, kreditor, mitra usaha, dan pihak ketiga yang mungkin tidak pernah terlibat dalam kejahatan. Karena itu, buku ini mengajak pembaca membedakan pembuktian mengenai kesalahan seseorang dari pembuktian mengenai hubungan suatu harta dengan kejahatan.

Pembedaan tersebut merupakan sumbangan utama buku ini. Ditulis oleh Tomson Barutu, S.H., M.H., advokat dan praktisi hukum Indonesia, buku ini tidak hanya membaca undang-undang yang berlaku, tetapi juga menguji rancangan dan pilihan kebijakan melalui pertanyaan konstitusional: dasar apa yang membenarkan kewenangan, bukti apa yang menopangnya, dan siapa yang menanggung akibat ketika negara keliru.

Pembahasan dimulai dari fondasi konstitusional, lalu bergerak ke persoalan pembalikan beban pembuktian. Setelah itu, buku ini memeriksa berbagai bentuk perampasan aset serta hubungan yang harus dibuktikan antara harta dan kejahatan. Rancangan hukum Indonesia ditempatkan sebagai arena pengujian, bukan sebagai hukum yang telah selesai, sehingga pembaca dapat membedakan hukum yang berlaku dari usulan yang masih harus dipertanggungjawabkan.

Perbandingan dengan sejumlah negara juga digunakan sebagai bahan untuk melihat pilihan desain, bukan sebagai perlombaan mencari sistem yang paling keras. Buku ini menanyakan kapan kewajiban menjelaskan boleh timbul, siapa yang memikul beban pembuktian, standar apa yang harus dipenuhi, bagaimana pihak ketiga dilindungi, dan apa yang harus terjadi apabila negara keliru. Setiap sistem mempunyai sejarah dan batasnya sendiri; tidak ada model asing yang dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia.

Penerbit tidak menutup mata terhadap ketegangan di antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak. Dalam desain yang buruk, keduanya memang dapat saling meniadakan. Buku ini tidak menghapus salah satu sisi tersebut, melainkan mencari batas yang memungkinkan negara bekerja dengan instrumen yang kuat tanpa menjadikan kekuasaan itu tidak dapat diuji.

Buku ini ditujukan kepada pembentuk undang-undang, penegak hukum, advokat, hakim, akademisi, mahasiswa, serta pembaca umum. Ia tidak menawarkan jawaban yang mudah, melainkan cara bertanya yang lebih jujur sebelum kewenangan diperluas: kapan aset boleh dibekukan atau dirampas, apa yang harus dibuktikan sebelum perpindahan itu menjadi permanen, dan bagaimana manusia yang terdampak tetap diperlakukan sebagai subjek hukum.

Kami berharap buku ini memperluas percakapan tentang perampasan aset di Indonesia, melampaui pilihan antara membela pelaku atau membela negara. Negara harus mampu mengejar harta yang benar-benar berkaitan dengan kejahatan; pada saat yang sama, hukum harus tetap menyediakan batas, proses, dan perlindungan ketika kecurigaan belum menjadi pembuktian.

Selamat membaca.

SIMBENTAR PENERBIT INTERNASIONAL
Jakarta, September 2026

Tentang buku

Buku ini membahas batas konstitusional antara pembuktian terbalik dan perampasan aset, dengan perhatian pada perbedaan antara pembuktian kesalahan manusia dan pembuktian hubungan harta dengan kejahatan.

Kata kunci: praduga tak bersalah, pembuktian terbalik, perampasan aset, hak milik, konstitusi, hukum pidana.