Trilogi Kekuasaan Pidana Indonesia · Buku I · 2026
Penyidikan yang Tersesat
Kekuasaan, Prosedur, dan Krisis Akuntabilitas dalam Sistem Pidana Indonesia
Kata Pengantar Penerbit
Menerbitkan sebuah buku hukum tidak semata-mata berarti menghadirkan penjelasan mengenai peraturan, doktrin, atau praktik penegakan hukum. Pada karya-karya tertentu, penerbitan juga berarti membuka ruang bagi pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana hukum bekerja ketika ia berubah dari norma menjadi kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh institusi, dan bagaimana sebuah negara hukum memastikan bahwa kewenangan yang diperlukan untuk menegakkan hukum tidak melampaui batas yang memberinya legitimasi.
Penyidikan yang Tersesat: Kekuasaan, Prosedur, dan Krisis Akuntabilitas dalam Sistem Pidana Indonesia bergerak di wilayah itu. Buku ini menempatkan penyidikan sebagai titik ketika hubungan negara dan warga negara mulai berubah secara nyata—sebelum ada dakwaan, sebelum ada putusan—dan karena itu sebagai salah satu ujian paling awal bagi negara hukum. Perspektif tersebut membawa pembahasan penyidikan keluar dari batas teknis hukum acara menuju persoalan yang lebih luas mengenai legitimasi, pembatasan kekuasaan, due process of law, pengawasan, dan akuntabilitas.
Bagi penerbit, pembahasan semacam ini penting dihadirkan ketika tuntutan terhadap efektivitas penegakan hukum terus meningkat, sementara penggunaan kewenangan negara semakin mudah memperoleh perhatian publik dan menghasilkan akibat yang melampaui ruang pemeriksaan maupun ruang sidang. Perkembangan teknologi informasi, kecepatan penyebaran informasi, tekanan opini publik, serta meningkatnya tuntutan terhadap transparansi membuat keputusan yang diambil pada tahap awal proses pidana dapat membawa konsekuensi sosial yang luas. Dalam keadaan demikian, perdebatan mengenai penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah negara memiliki kewenangan untuk bertindak. Sama pentingnya adalah pertanyaan mengenai batas, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan tersebut.
Salah satu dimensi yang memperoleh perhatian khusus dalam buku ini adalah waktu. Proses hukum berlangsung di dalam waktu, tetapi waktu tidak selalu netral bagi orang yang menjalaninya. Ketidakpastian yang berkepanjangan dapat memengaruhi pekerjaan, reputasi, keluarga, kebebasan, dan kehidupan seseorang. Karena itu, persoalan mengenai lamanya penggunaan kekuasaan negara tidak semata-mata menyangkut efisiensi administrasi. Ia juga menyangkut kualitas keadilan yang diberikan oleh suatu sistem hukum.
Perspektif tersebut relevan bagi perdebatan yang sering menempatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara seolah-olah berada pada dua sisi yang berlawanan. Buku ini menawarkan cara pandang yang berbeda. Negara hukum membutuhkan institusi yang mampu bertindak efektif, tetapi efektivitas kekuasaan tidak kehilangan kebutuhan akan batas. Perlindungan hak bukan lawan dari penegakan hukum. Ia merupakan bagian dari kerangka yang membuat penggunaan kewenangan negara dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
Dalam kerangka itu, akuntabilitas tidak hanya hadir setelah pelanggaran terjadi. Akuntabilitas merupakan bagian dari desain kekuasaan: adanya mekanisme untuk mengawasi, menguji, menghentikan penyimpangan, dan mengoreksi kesalahan. Sistem hukum tidak perlu dibangun atas asumsi bahwa institusi negara tidak mungkin keliru. Justru kemungkinan terjadinya kekeliruan merupakan alasan mengapa mekanisme pengawasan dan koreksi harus menjadi bagian dari cara kekuasaan dirancang dan dijalankan.
Sebagai Buku I dari Trilogi Kekuasaan Pidana Indonesia, karya ini sekaligus membuka peta yang lebih besar. Perjalanan dimulai pada tahap ketika negara mengarahkan kecurigaan kepada seseorang. Buku II membawa pembahasan menuju tuduhan dan kewajiban negara untuk memberikan pembenaran atas penggunaan kekuasaan pidananya. Buku III kemudian bergerak ke wilayah setelah putusan, ketika negara harus berhadapan dengan pertanyaan mengenai kebenaran, pemulihan, pertanggungjawaban, dan kemungkinan koreksi terhadap hasil proses hukum.
Dengan demikian, trilogi ini tidak semata-mata mengikuti urutan prosedural perkara pidana. Ia mengikuti perjalanan kekuasaan: sejak kecurigaan memperoleh bentuk institusional, ketika tuduhan menuntut pembenaran, hingga ketika sistem harus memiliki kemampuan untuk menghadapi kemungkinan bahwa hasil penggunaan kekuasaannya sendiri perlu dikoreksi. Buku I merupakan pintu masuk ke dalam perjalanan tersebut.
Simbentar Penerbit Internasional memandang buku ini relevan bagi ruang akademik sekaligus praktik hukum. Ia ditujukan bukan hanya kepada mahasiswa dan akademisi yang mempelajari hukum pidana dan hukum acara pidana, tetapi juga kepada penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pembentuk kebijakan, serta pembaca yang ingin memahami bagaimana kekuasaan pidana bekerja sejak tahap paling awal. Bagi masing-masing pembaca tersebut, pertanyaannya mungkin berbeda, tetapi persoalan yang dihadapi sama: bagaimana membangun penegakan hukum yang efektif sekaligus dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Kami berharap buku ini memperluas percakapan mengenai penyidikan di Indonesia. Bukan dengan menempatkan negara dan warga negara sebagai dua pihak yang harus selalu dipertentangkan, melainkan dengan mengingatkan bahwa kekuatan institusi hukum dan perlindungan hak memperoleh legitimasi dari fondasi yang sama: hukum yang mampu membatasi sekaligus memungkinkan kekuasaan bekerja secara bertanggung jawab.
Dalam semangat itu, Simbentar Penerbit Internasional menghadirkan Buku I Trilogi Kekuasaan Pidana Indonesia. Kami menerbitkannya sebagai awal percakapan yang lebih luas: bukan hanya tentang seberapa jauh negara boleh bertindak, tetapi tentang syarat yang membuat tindakan itu tetap dapat dipercaya sebagai penegakan hukum.
SIMBENTAR PENERBIT INTERNASIONAL
Jakarta, September 2026
Tentang buku
Buku I dari Trilogi Kekuasaan Pidana Indonesia menempatkan penyidikan sebagai titik awal ketika hubungan negara dan warga negara berubah secara nyata—sebelum dakwaan, sebelum putusan—dan mengujinya melalui legitimasi, batas kekuasaan, due process, pengawasan, dan akuntabilitas.
Kata kunci: penyidikan, kekuasaan pidana, due process, akuntabilitas, hukum acara pidana, negara hukum.