SIMBENTAR

Judul Baru · 2026

Lapas yang Ideal di Indonesia

Martabat Manusia, Pendidikan, dan Jalan Kembali ke Masyarakat

Cover buku Lapas yang Ideal di Indonesia
PenulisTomson Barutu, S.H., M.H.
PenerbitSimbentar Penerbit Internasional
Kota / TahunJakarta, 2026
ISBNBelum dicantumkan
StatusDalam proses publikasi

Kata Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit, kami memandang buku ini berangkat dari pertanyaan yang menyentuh dasar penyelenggaraan pidana: kehidupan seperti apa yang patut dijalani seseorang ketika negara mengambil kemerdekaannya? Putusan pengadilan menentukan pidana, tetapi kehidupan sesudahnya dibentuk oleh keputusan yang berlangsung setiap hari di dalam lembaga pemasyarakatan. Di situlah perlindungan manusia harus menemukan bentuk yang dapat dirasakan dan diperiksa.

Persoalan tersebut menyangkut orang yang tetap mempunyai kebutuhan untuk belajar, menjaga kesehatan, berhubungan dengan keluarga, dan memahami keputusan yang memengaruhi dirinya. Ia juga menyangkut petugas yang menjalankan tanggung jawab pengamanan dan pembinaan dengan kewenangan serta sumber daya tertentu. Pembicaraan tentang lapas yang ideal perlu memberi tempat kepada kedua sisi kehidupan lembaga itu, sekaligus memperhitungkan masyarakat yang kelak menerima kembali orang yang telah menjalani pidana.

Ditulis oleh Tomson Barutu, S.H., M.H., advokat dan penulis hukum, buku ini menempatkan martabat manusia sebagai dasar penilaian terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan. Sumbangannya terletak pada upaya menghubungkan dasar tersebut dengan pilihan kelembagaan: bagaimana kebutuhan dikenali, layanan diatur, keputusan dijelaskan, dan kekurangan ditindaklanjuti. Dengan demikian, kata ideal mempunyai konsekuensi bagi cara lembaga bekerja dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

Pembahasan dimulai dari kondisi Indonesia serta keputusan yang menentukan siapa yang masuk penjara, berapa lama seseorang tinggal, dan bagaimana ia keluar. Urutan ini penting karena beban lapas berkaitan dengan kebijakan dan keputusan yang sebagian berada di luar kewenangan pengelolanya. Tanggung jawab pembaruan harus ditempatkan secara tepat agar tuntutan terhadap satu lembaga tidak menutupi pekerjaan yang harus dilakukan oleh lembaga lain.

Buku kemudian bergerak ke dasar perlakuan, pembagian kewenangan, serta pengalaman yang dapat dipelajari dari Indonesia dan negara pembanding. Pembaca diajak mengikuti persoalan asesmen, hunian, pendidikan dan pekerjaan, pelayanan kesehatan, hubungan keluarga, hingga pengamanan. Pada bagian akhir, pembahasan diarahkan pada pengawasan, ukuran keberhasilan, dan syarat pelaksanaan percontohan. Hubungan antarpersoalan itu membantu pembaca menilai rancangan secara menyeluruh.

Pengalaman negara lain digunakan dengan perhatian pada syarat penerapannya. Kehidupan yang lebih mendekati kehidupan masyarakat, kesempatan belajar, dan persiapan kembali setelah pidana perlu dipahami bersama susunan kewenangan, kemampuan petugas, serta dukungan layanan di luar lapas. Perbedaan keadaan tersebut harus masuk ke dalam penilaian sebelum suatu praktik dipilih untuk Indonesia.

Penerbit juga memandang penting ketelitian buku ini dalam membedakan kegiatan dari hasil. Terselenggaranya pelatihan belum dengan sendirinya membuktikan manfaatnya bagi seluruh peserta. Demikian pula, sebuah fasilitas yang dinilai baik belum cukup menjadi dasar kesimpulan tentang keseluruhan sistem. Pembaruan memerlukan kesediaan memeriksa siapa yang terlayani, siapa yang tertinggal, dan bukti apa yang dapat menjelaskan perbedaannya.

Buku ini ditujukan kepada pembentuk kebijakan, pengelola dan petugas pemasyarakatan, penegak hukum, advokat, akademisi, mahasiswa, serta pembaca yang menaruh perhatian pada kehidupan selama dan sesudah pidana. Lampiran dan glosarium disediakan untuk membantu pembaca meneruskan pertanyaan buku ke dalam pembacaan dokumen, pembahasan kebijakan, atau penilaian kebutuhan perbaikan.

Kami berharap buku ini memperluas percakapan tentang pemasyarakatan dengan menjaga hubungan antara keselamatan, perlindungan manusia, dan pertanggungjawaban negara. Kepercayaan terhadap pembaruan tumbuh ketika alasan suatu keputusan dapat dijelaskan dan kekurangannya dapat diperbaiki. Melalui percakapan itulah gagasan lapas yang ideal dapat diuji dan dikembangkan dengan lebih bertanggung jawab.

Selamat membaca.

SIMBENTAR PENERBIT INTERNASIONAL
Jakarta, November 2026

Tentang buku

Buku ini menempatkan martabat manusia sebagai dasar penilaian penyelenggaraan pemasyarakatan, dan menghubungkannya dengan pilihan kelembagaan: asesmen, hunian, pendidikan, kesehatan, keluarga, pengamanan, pengawasan, dan jalan kembali ke masyarakat.

Kata kunci: lembaga pemasyarakatan, martabat manusia, pembinaan, reintegrasi, pendidikan di lapas, kebijakan pidana.