SIMBENTAR

Trilogi Keadilan · Buku II · 2026

Ketika Hukum Menyimpang

Kriminalisasi, Stagnasi, dan Peran Advokat dalam Menjaga Keseimbangan Sistem Peradilan Pidana

Cover buku Ketika Hukum Menyimpang
PenulisTomson Barutu, S.H., M.H.
PenerbitSimbentar Penerbit Internasional
Kota / TahunJakarta, 2026
RangkaianTrilogi Keadilan · Buku II
ISBNDalam proses pengajuan
StatusDalam proses publikasi

Kata Pengantar Penerbit

Negara hukum tidak hanya diuji ketika aparat bertindak. Ia juga diuji ketika kekuasaan tidak bertindak, bertindak terlambat, atau gagal memberikan alasan yang dapat diuji atas pilihan-pilihan yang memengaruhi hak dan kehidupan seseorang. Karena itu, persoalan penegakan hukum tidak cukup dibaca melalui pertanyaan apakah negara memiliki kewenangan. Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kewenangan itu digunakan, dibatasi, dijelaskan, dan dikoreksi.

Ketika Hukum Menyimpang hadir dari wilayah persoalan tersebut. Buku ini menempatkan penyimpangan hukum bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap aturan, melainkan sebagai kemungkinan kegagalan dalam cara kekuasaan hukum bekerja. Pada satu sisi, hukum dapat bergerak terlalu jauh: proses pidana digunakan secara berlebihan, batas antara sengketa dan kejahatan menjadi kabur, atau kewenangan koersif berkembang tanpa pengujian yang memadai. Pada sisi lain, hukum dapat bergerak terlalu sedikit: laporan berlarut, proses kehilangan momentum, dan pencari keadilan berhadapan dengan ketidakpastian yang tidak mudah dijelaskan. Dua kemungkinan yang tampak berlawanan itu dipertemukan buku ini dalam satu persoalan yang sama—bagaimana menjaga kekuasaan hukum tetap berada dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai penting karya ini terletak pada kehati-hatian tersebut. Penulis tidak menganggap setiap penggunaan hukum pidana sebagai kriminalisasi, sebagaimana setiap keterlambatan tidak serta-merta disebut pembiaran. Sebuah sistem hukum yang sehat justru membutuhkan kemampuan untuk membedakan tindakan yang sah dari tindakan yang berlebihan, keterlambatan yang dapat dijelaskan dari inersia institusional, serta ketidaksempurnaan proses dari penyimpangan yang benar-benar menuntut koreksi.

Pendekatan itu memperoleh bentuk paling konkret ketika pembahasan bergerak dari teori menuju perkara nyata. Dokumen, kronologi, tindakan institusional, mekanisme keberatan, respons negara, dan perkembangan perkara tidak ditempatkan sebagai ilustrasi dekoratif, melainkan sebagai bahan untuk menguji apakah konsep yang dibangun dalam buku mampu bekerja ketika berhadapan dengan kompleksitas praktik. Pada titik ini pembaca diajak melakukan sesuatu yang sangat penting dalam pendidikan hukum: membedakan apa yang diketahui, apa yang dapat disimpulkan dari apa yang diketahui, dan apa yang belum dapat dibuktikan.

Di tengah konstruksi tersebut, advokat menempati posisi yang khas. Buku ini tidak menggambarkan advokat semata-mata sebagai pembela kepentingan klien ataupun sebagai pihak yang secara otomatis berhadapan dengan negara. Perannya lebih mendasar: menantang penggunaan kekuasaan, meminta alasan, menguji prosedur, dan membawa keberatan ke mekanisme koreksi yang tersedia. Dalam pengertian inilah advokat menjadi bagian dari arsitektur pengendalian kekuasaan—bukan sebagai pengendali sistem, melainkan sebagai pihak yang membuat kekuasaan dapat dipertanyakan.

Ketika Hukum Menyimpang merupakan Buku II dari Trilogi Keadilan. Jika Buku I, Organisasi Advokat di Persimpangan, memulai pembacaan dari institusi pengimbang yang memungkinkan kekuasaan diuji, buku ini bergerak ke medan berikutnya: bekerjanya kekuasaan hukum itu sendiri. Buku III, Bukan Sekadar Putusan, kemudian membawa pertanyaan ke wilayah yang berbeda tetapi berhubungan—kehidupan manusia setelah hukum memutus. Dengan demikian, trilogi ini tidak dibangun sebagai tiga pembahasan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu gerak pemikiran: dari institusi yang menjaga keseimbangan, menuju kekuasaan yang harus dapat diuji, dan akhirnya kepada manusia yang tetap harus dijaga setelah proses adjudikasi mencapai finalitasnya.

Posisi Buku II berada pada titik yang menentukan dalam gerak tersebut. Institusi pengimbang tidak mempunyai arti apabila kekuasaan tidak dapat ditantang; tetapi pengujian terhadap kekuasaan juga kehilangan tujuan apabila hukum hanya dinilai dari kemampuan menghasilkan keputusan. Karena itu, persoalan challenge, review, dan correction yang menjadi inti buku ini sekaligus menjadi jembatan antara pertanyaan kelembagaan dalam Buku I dan pertanyaan mengenai keadilan pascaputusan yang dikembangkan dalam Buku III.

Pandangan tersebut membuat buku ini relevan melampaui profesi advokat. Penyidik dan penuntut dapat membacanya sebagai refleksi mengenai kualitas penggunaan kewenangan; hakim sebagai bagian dari mekanisme pengujian dan koreksi; akademisi dan mahasiswa sebagai jembatan antara doktrin dengan bekerjanya institusi; sementara masyarakat dapat melihat bahwa keadilan prosedural tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir suatu perkara, tetapi juga oleh kualitas proses yang mengantarkannya ke sana.

Penerbit memandang karya ini penting justru karena ia tidak menawarkan jawaban yang terlalu mudah. Hukum tidak selalu menyimpang melalui tindakan yang terang-terangan melawan hukum. Penyimpangan dapat tumbuh dari keputusan yang tidak cukup dijelaskan, prosedur yang kehilangan fungsi korektifnya, ketidakseimbangan kekuasaan yang dibiarkan, atau sistem yang tetap bergerak secara formal tetapi semakin sulit memastikan apakah tujuan keadilan masih tercapai.

Pada akhirnya, negara hukum membutuhkan lebih dari norma yang baik. Ia membutuhkan institusi yang mampu memberikan alasan, mekanisme yang memungkinkan alasan itu diuji, serta keberanian profesional untuk menantang kekuasaan ketika alasan, batas, atau arah proses mulai goyah.

Dengan menerbitkan Ketika Hukum Menyimpang, kami berharap buku ini menjadi bagian dari percakapan tersebut: bukan untuk menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap hukum, melainkan untuk memperkuat tuntutan agar hukum selalu layak dipercaya.

SIMBENTAR PENERBIT INTERNASIONAL
Jakarta, September 2026

Tentang buku

Buku II dari Trilogi Keadilan membahas penyimpangan hukum dalam proses pidana—kriminalisasi berlebih, stagnasi proses, dan peran advokat dalam menjaga keseimbangan sistem peradilan.

Kata kunci: penegakan hukum, kriminalisasi, stagnasi, advokat, due process, peradilan pidana, akuntabilitas.