Judul Baru · 2026
Hukum Sebagai Panglima?
Politik, Kekuasaan, dan Realitas Negara Hukum di Indonesia
Kata Pengantar Penerbit
Ungkapan “hukum sebagai panglima” sering diucapkan sebagai pernyataan keyakinan. Namun, ukuran sebenarnya bukan seberapa sering negara menyebut dirinya negara hukum, melainkan apakah kekuasaan yang dijalankan atas nama negara sungguh dapat dibatasi, diuji, dan dikoreksi melalui hukum. Pertanyaan inilah yang memberi arah kepada buku Hukum sebagai Panglima? Politik, Kekuasaan, dan Realitas Negara Hukum di Indonesia.
Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Di dalamnya terdapat jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut merupakan landasan penting, tetapi tidak selalu menjawab bagaimana suatu undang-undang dibuat, bagaimana pejabat menggunakan kewenangannya, atau apa yang terjadi ketika keputusan negara bertentangan dengan hak warga. Antara cita konstitusi dan pelaksanaannya terdapat ruang yang harus diperiksa dengan jujur.
Tomson Barutu, S.H., M.H., mengajak pembaca memasuki ruang itu tanpa berangkat dari anggapan bahwa hukum selalu kalah oleh politik atau bahwa setiap lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang pasti bekerja sebagaimana diharapkan. Buku ini menempatkan politik sebagai bagian yang sah dari penyelenggaraan negara, sambil mempertahankan tuntutan agar keputusan politik tetap memiliki dasar, batas, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dijalankan.
Perjalanan ketatanegaraan sejak 1945, terutama perubahan yang berlangsung setelah Reformasi 1998, memberi latar untuk memahami pertanyaan tersebut. Perubahan konstitusi, lahirnya lembaga pengawas, serta tersedianya pengujian melalui pengadilan memperluas kemungkinan pembatasan kekuasaan. Namun, terbentuknya lembaga atau lahirnya putusan tidak serta-merta menunjukkan bahwa koreksi telah dilaksanakan dan perlindungan telah dirasakan secara nyata.
Perubahan UU KPK, putusan dan persoalan etik di Mahkamah Konstitusi, independensi peradilan, serta kesetaraan penegakan hukum dibahas dengan membedakan peristiwa yang terbukti dari tafsir yang masih terbuka. Ketepatan hukum tidak boleh dikorbankan demi kritik; kehati-hatian terhadap bukti juga tidak boleh menghapus tuntutan akuntabilitas.
Denmark, Selandia Baru, Singapura, Jerman, dan Belanda dihadirkan sebagai bahan perbandingan, bukan contoh negara tanpa kekurangan. Pengalaman mereka menunjukkan beragam cara membatasi kewenangan dan membuka pengawasan. Pelajarannya bagi Indonesia bergantung pada fungsi dan syarat penerapan, bukan pada penyalinan model secara langsung.
Nilai buku ini terletak pada kesediaan mempertahankan pertanyaan sampai bukti cukup untuk menjawabnya. Banyaknya peraturan tidak membuktikan perlindungan hukum; satu kegagalan pun tidak cukup untuk menghakimi keseluruhan sistem. Karena itu, kewenangan, prosedur, substansi, dan pelaksanaan dinilai bersama, termasuk ketika hasilnya tidak seragam.
Kami berharap buku ini bermanfaat bagi pembentuk undang-undang, hakim, advokat, penegak hukum, akademisi, mahasiswa, dan warga. Pertanyaan apakah hukum telah menjadi panglima tidak dijawab melalui semboyan. Jawabannya harus terlihat ketika pejabat tunduk kepada batas kewenangan, hak warga dapat dituntut, dan putusan koreksi benar-benar ditaati.
Selamat membaca.
SIMBENTAR PENERBIT INTERNASIONAL
Jakarta, November 2026
Tentang buku
Buku ini menguji apakah hukum benar-benar menjadi panglima di Indonesia: batas kekuasaan, akuntabilitas lembaga, perbandingan antarnegara, serta jarak antara cita konstitusi dan praktik sehari-hari.
Kata kunci: negara hukum, konstitusi, kekuasaan, politik, akuntabilitas, peradilan, Reformasi 1998.